Strategi Elite Rebut Kursi Kepala Desa Demi 1 Miliar

Di perkirakan tahun 2015 seluruh desa di indonesia akan menerima dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1 Miliar per desa, apa sajakah yang terjadi di desa setelah Undang – Undang Desa disahkan ? Sudah siapkah para perangkat desa mengelola uang sebesar itu ? Itu menjadi pertanyaan kita semua, mengingat selama ini masih banyak masyarakat mengeluh karena kurang merasakan manfaat dari kucuran dana pemerintah sebelumnya yaitu Anggaran Dana Desa (ADD).

Jika kucuran dana pemerintah di perbesar, maka akibatnya akan timbul elit krucuk atau elit politik tingkat desa yang indikasinya akan ke propaganda dan stigma negatif lainya. Dana tersebut bagaikan putri raja yang di perebutkan banyak pihak yang berkepentingan dalam desa, baik yang mau membangun dengan sungguh – sungguh atau yang hanya mencari nafkah semata dari dana pemerintah tersebut.

Nah, saat ini mungkin ada desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa, elit politik tingkat desa tadi mulai melancarkan strategi atau manuver politiknya untuk memuluskan perjalan ke kursi kepala desa, banyak cara yang mereka tempuh, bahkan ada yang kembali melanjutkan sekolah hanya untuk memuluskan ambisi menjadi kepala desa.

Politik dalam desa yang mulai memanas seiring akan di adakanya pemilihan kepala desa membuat masyarakat tiba – tiba di datangi oleh orang – orang baik hati, pembagian sembako, sumbangan pembangunan masjid atau gerja mulai marak di dalam desa. Begitupun dengan kekuasaan kepala desa, saat ini kepala desa yang saat ini memimpin harus ekstra hati – hati dalam menjalankan roda pemerintahan, karena berita – berita berkonotasi negatif makin sering terdengar.

Kubu – kubu politik mulai terbentuk, mulai lingkungan keluarga sampai lingkungan akademisi di kaitkan dalam  selebrasi pesta demokrasi tingkat desa, untuk memuluskan perjalanan para calon ke tahta pemerintahan desa.

Jika flasback lagi lima sampai sepuluh tahun lalu, ketika dana yang mengalir ke desa belum se-banyak ini, tokoh masyarakat yang di nilai berkompeten menjadi kepala desa tidak ada yang berminat, menjadi kepala desa bahkan ketika tokoh adat dan tokoh pemuda mendatangi mereka di rumahnya, mereka menolak dengan dalih kesibukan mengurus ini dan itu. Bedakan dengan sekarang, merekalah yang paling ngotot dalam hal pencalonan kepala desa. Tidak di pungkiri, semua itu karena dana fantastis yang akan di terima desa nantinya.

Program kerja desa yang selama ini tidak memuaskan dan juga tidak transparan memunculkan kesan ke masyarakat bahwa telah terjadi permainan di dalam pemerintahan desa atau korupsi masuk desa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus ekstra ketat dalam mengawasi kinerja dan manajemen pemerintah desa dalam mengelola dana 1 Miliar tersebut, mengingat saat ini masyarakat tidak lagi berdaya, karena jika melawan atau sedikit saja melayangkan kritik kepada kepala desa atau aparat desa, maka kebutuhan pengurusan ke kantor desa akan di perlambat atau tidak di buat sama sekali oleh pemerintah desa setempat.

Mengingat dana yang akan di terima oleh pemerintah desa lumayan besar, harusnya pengawasan dan sanksi administrasi maupun sosial harus segera di sosialisasikan dan di implementasikan di desa, begitu juga sumber daya manusia yang menjalankan administrasi atau manajemen dana tersebut harus di siapkan sedini mungkin dan jika ada oknum yang melakukan korupsi maka harus ada efek jerah agar tidak terulang lagi di kemudian hari.